MEDAN (KINANTAN)
DPRD Medan meminta Pemko Medan untuk menyediakan sedikitnya dua unit perahu karet di setiap kecamatan yang rawan banjir.
Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution menyebut penyediaan perahu karet di setiap kecamatan dianggap krusial untuk mengatasi penanganan banjir yang dianggap lamban oleh masyarakat, terutama saat evakuasi warga di lokasi banjir.
“Ke depan Pemko Medan melalui BPBD harus segera menyediakan perahu karet ini. Minimal dua unit setiap kecamatan atau satu unit di setiap kelurahan yang tergolong rawan banjir,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (7/12/2025).
Selain itu, Politisi PAN itu mengingatkan Pemko Medan lakukan pemetaan untuk buat Posko pengungsian pasca banjir yang melanda Kota Medan beberapa waktu lalu.
Dikatakan anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan ini, Wali Kota Medan, Rico Waas dapat mulai melakukan pemetaan untuk membuat posko pengungsian.
”Jadi, tidak hanya rambu atau arah petunjuk tempat pengungsian saja dibutuhkan, tapi belajar dari peristiwa banjir tanggal 27 November, maka saudara Wali Kota Medan segera menetapkan disetiap kelurahan posko-posko pengungsian.Dengan lanhkah ini, maka pendataan dan distribusi bantuan hingga dapur umum dapat terdata dan semuanya tepat sasaran,” sebutnya.
“Pasca banjir atau mitigasi bencana di Kota Medan, kita meminta agar Pemko Medan dapat membuat rambu-rambu atau arah petunjuk untuk memudahkan masyarakat menuju posko pengungsian. Dengan langkah ini akan memudahkan masyarakat mengetahui titik tempat pengungsian bila terjadi peristiwa banjir,” ujarnya.
Ia mengatakan banjir tanggal 27 November lalu, sejumlah titik yang dijadikan tempat masyarakat mengungsi membuat berbagai bantuan sulit dilakukan distribusi secara merata hingga berdampak kesulitan pendirian dapur umum.
”Ini semua tidak terlepas tidak adanya tempat pengungsian yang telah ditetapkan oleh Pemko Medan,” tambahnya. (Lc)