MEDAN, (Kinantan)
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menyampaikan kekecewaannya terkait lambannya 21 kelurahan di Kota Medan dalam menyelesaikan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Hal ini cukup mencuri perhatian, pasalnya Pemko Medan tengah gencar-gencarnya melakukan pemutakhiran data untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Dari total 151 kelurahan di Kota Medan, Hadi menyebutkan bahwa hanya 130 kelurahan yang telah menyelesaikan muskel mereka, sementara 21 kelurahan lainnya masih belum merampungkan proses tersebut. Menurut Hadi, muskel adalah tahapan penting dalam pemutakhiran data, yang menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bansos.
“Kenapa 21 kelurahan ini belum selesai? Musyawarah kelurahan itu penting, tidak hanya sekadar formalitas. Itu dasar untuk pemutakhiran data, supaya bansos bisa tepat sasaran,” ujar Hadi, Jumat (29/8/2025).
Hadi yang juga berasal dari Fraksi Partai Golkar ini pun meminta agar 21 kelurahan yang belum menyelesaikan muskel untuk segera merampungkannya. Ia memberi tenggat waktu paling lambat pada pertengahan September 2025.
“Saya minta mereka segera selesaikan, paling lambat pertengahan September ini,” tegas Hadi.
Selain itu, Hadi menekankan pentingnya muskel dijalankan dengan melibatkan masyarakat secara maksimal. Ia mengingatkan agar muskel tidak hanya menjadi agenda administrasi semata, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat tidak tahu ada muskel di wilayah mereka. Harus ada keterlibatan penuh dari warga dalam muskel ini,” tambah Hadi.
Hadi Suhendra juga menegaskan kembali dukungannya terhadap program Pemko Medan dalam pemutakhiran data melalui muskel, yang menurutnya sangat vital untuk memastikan bahwa bantuan sosial bisa diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemutakhiran data yang akurat juga membuka peluang untuk melakukan ‘graduasi’ bagi masyarakat yang sudah tidak berhak menerima bansos.
“Kedepannya, pendistribusian bansos harus lebih tepat sasaran. Ini penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, juga membenarkan bahwa proses pemutakhiran data tengah berlangsung melalui muskel di 151 kelurahan. Menurutnya, dari 130 kelurahan yang sudah menyelesaikan muskel, lebih dari 4.000 nama telah diusulkan untuk digraduasi karena dianggap tidak lagi berhak menerima bansos.
“Prosesnya masih berlangsung, dan memang melalui muskel ini kita akan memutakhirkan data penerima bansos,” kata Khoiruddin pada Kamis (28/8/2025).
Dengan adanya pemutakhiran data yang lebih akurat, diharapkan bansos yang disalurkan oleh Pemko Medan dapat lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, tanpa ada yang tercecer atau salah sasaran.
Di tengah pernyataan-pernyataan pejabat tersebut, masyarakat Kota Medan pun berharap agar proses pemutakhiran data ini dapat berlangsung lancar dan memberikan dampak positif, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan warga, transparansi dalam setiap proses musyawarah kelurahan menjadi sangat penting.
Dengan upaya yang lebih maksimal dari semua pihak, harapan besar ada di bahu kelurahan-kelurahan yang masih belum menyelesaikan muskel. Apakah mereka bisa memenuhi target waktu yang diberikan? Kita tunggu perkembangan berikutnya. (LC)